YOGYAKARTA – Ratusan kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar aksi unjuk rasa bertajuk Seruan Aksi Damai dalam Mengawal Kebijakan, Melawan Ketidakadilan pada Senin (22/06).
Tercatat 500 kader dari berbagai cabang IMM dan IPM se-DIY turun ke jalan, bergerak dari Titik 0 Kilometer Yogyakarta menuju Kantor DPRD DIY. Aksi ini lahir dari keresahan yang mendorong Bidang Hikmah dan Kebijakan Publik IMM DIY merumuskan kajian akademik atas kondisi sosial-politik Indonesia terkini.
Hasil Kajian tersebut menemukan empat persoalan mendasar yang sedang melanda Indonesia akhir-akhir ini: krisis ekonomi dan ketimpangan struktural, distorsi prioritas APBN, kemunduran demokrasi dan ruang sipil, serta merosotnya kepercayaan publik terhadap institusi negara. Massa aksi menyampaikan sikap melalui orasi, tapa pepe, spanduk aspirasi, aksi teatrikal, dan berbagai ekspresi seni kritik sosial.
Di hadapan Kantor DPRD DIY, Koordinator Aksi sekaligus Ketua DPD IMM DIY Bidang Hikmah, Politik, dan Kebijakan Publik, Ahsan Taqwim Al-Akid, membacakan lima tuntutan resmi. Pertama, mendesak audit dan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Kedua, reorientasi APBN agar lebih berpihak pada sektor pendidikan, lapangan kerja, dan perlindungan sosial. Ketiga, penghentian militerisasi ruang sipil dan pengembalian TNI-Polri pada fungsi profesionalnya. Keempat, reformasi ekonomi yang berkeadilan dengan penguatan UMKM dan perlindungan pekerja. Kelima, penguatan demokrasi dan jaminan ruang partisipasi publik yang bermakna.
“Kami tidak menolak program yang bertujuan menyejahterakan rakyat, tetapi setiap program yang mengelola anggaran publik wajib diaudit dan dievaluasi secara transparan. Negara harus memastikan bahwa manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, bukan justru membuka ruang bagi inefisiensi maupun penyalahgunaan anggaran,” tegas Ahsan.
Ia juga menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar protes, melainkan bentuk tanggung jawab moral pelajar dan mahasiswa Muhammadiyah provinsi DIY yang mencintai negaranya dan ingin negeri ini maju sejahtera.
“Kami hadir hari ini bukan untuk menciptakan kegaduhan, tapi untuk menyampaikan aspirasi secara konstitusional. Pemerintah harus menerima masukan masyarakat, melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang bermasalah, serta memastikan bahwa demokrasi tetap berjalan dengan prinsip keadilan, partisipasi, dan keberpihakan kepada rakyat,” ujarnya.
Ketua Umum DPD IMM DIY Mayda Dwi Hadiyanti menegaskan bahwa aksi ini baru permulaan.
“Perjuangan kita tentunya tidak akan berhenti di sini. Agenda hari ini adalah langkah awal yang akan menjadi pemantik bagi perjuangan teman-teman semua,” tutur Mayda.
Aksi yang berlangsung damai tersebut diakhiri dengan penandatanganan petisi rakyat oleh massa aksi bersama Ketua DPRD DIY, sebagai komitmen bersama dalam mengawal implementasi kebijakan strategis pemerintah.
Sumber -> Artikel dari pers rilis DPD IMM DIY. Juni 2026. “Tapa Pepe IMM-IPM DIY: Suara Kritis untuk Pengawalan Kebijakan Publik“
