YOGYAKARTA – Temuan terbaru dari Laporan Survei Muhammadiyah di Mata Anak Muda menunjukkan bahwa mayoritas anak muda menilai pejabat publik yang berasal dari Muhammadiyah memiliki kinerja yang baik.
Sebanyak 82,6 persen responden menyatakan setuju bahwa kader Muhammadiyah yang duduk di pemerintahan benar-benar membawa dampak positif dan bekerja dengan baik. Sementara itu, 17,4 persen responden menyatakan tidak sepakat.
Menurut Ketua Pusat Studi Kebijakan Publik (PSKP) UAD, Azaki Khoirudin, temuan ini memperlihatkan bahwa di mata generasi muda, kehadiran kader Muhammadiyah di ruang pemerintahan tidak dilihat semata sebagai representasi identitas organisasi.
“Anak muda cenderung menilai aspek kepemimpinan dari sisi-sisi yang lebih substantif, di antaranya kompetensi, profesionalitas, integritas, dan kemampuan nyata dalam menjalankan tugas publik. Dalam konteks ini, Muhammadiyah dipersepsikan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan siap berkontribusi secara efektif di sektor pemerintahan,” ujar Azaki.
Bagi Gen Z dan Milenial, kompetensi adalah tolok ukur utama. Mereka cenderung kritis terhadap praktik pembagian jabatan yang tidak berbasis keahlian. Karena itu, angka persetujuan sebesar 82,6 persen menjadi penanda penting bahwa anak muda melihat kader Muhammadiyah di pemerintahan sebagai figur-figur teknokrat yang dinilai mampu bekerja, menjaga integritas, serta menghadirkan nilai tambah bagi pelayanan publik.
Dengan kata lain, kepercayaan itu lahir bukan karena afiliasi semata, melainkan karena persepsi atas kualitas kinerja.
Azaki selanjutnya menjelaskan bahwa temuan ini sejalan dengan persepsi positif anak muda terhadap posisi Muhammadiyah dalam kehidupan kebangsaan. Pada bagian yang sama dalam laporan, 89,3 persen responden menilai Muhammadiyah sebagai pemersatu bangsa, sementara 87,3 persen menilai Muhammadiyah sebagai panutan dalam isu politik nasional.
“Ini menunjukkan bahwa citra positif kader Muhammadiyah di pemerintahan berdiri di atas fondasi kepercayaan yang lebih luas terhadap integritas organisasi dalam merawat kepentingan publik dan kebangsaan,” imbuh Azaki.
Survei ini disusun oleh Pusat Studi Kebijakan Publik Universitas Ahmad Dahlan dengan pendekatan kuantitatif melalui survei potong lintang berbasis kuesioner daring.
Penelitian dilakukan pada minggu kedua dan ketiga Maret 2026 dengan melibatkan 758 responden berusia 17 hingga 40 tahun dari berbagai wilayah Indonesia. Pengambilan sampel dilakukan secara non-probability sampling dengan pendekatan purposive dan snowball sampling.
Sumber -> Artikel kiriman Kontributor. April 2026.
