JAKARTA – Kementerian Koperasi (Kemenkop) menggandeng Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk memperkuat pemberdayaan dan pengembangan ekosistem koperasi berbasis masjid. Komitmen itu dituangkan dalam nota kesepahaman bersama Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan di Kantor Kemenkop, Jakarta Selatan, Jumat (18/9).
Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, peta jalan kolaborasi akan diarahkan pada pemberdayaan koperasi berbasis rumah ibadah, dengan tahap awal berfokus pada lingkungan masjid.
“Kami menyambut baik komitmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk bersama-sama mendorong koperasi berbasis masjid dalam hal ini agar dapat tumbuh, berkembang, dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat,” katanya.
Pengembangan tersebut juga akan belajar dari koperasi di lingkungan pondok pesantren yang telah mampu menopang ekonomi komunitas.
“Kita akan dorong memiliki badan usaha koperasi juga. Diharapkan ini bisa menjadi awal yang baik untuk menorehkan sejarah perkembangan koperasi yang lebih modern dan lebih profesional ke depan,” ujarnya.
Kerja sama mencakup penyediaan data dan informasi, identifikasi koperasi berdasarkan sasaran dan sektor usaha, serta pendampingan dan penguatan kelembagaan.
Wakil Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah Adi Hidayat menilai jaringan sekitar 12.000 masjid berbasis komunitas menjadi modal nyata program.
“Kerja sama ini bisa menjadi basis pengembangan koperasi. Terlebih jaringan Majelis Tabligh Muhammadiyah mencakup sekitar 12.000 masjid berbasis komunitas. Jadi orangnya riil, tempatnya ada, sistemnya sudah dibuat,” tuturnya.
Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah Fathurrahman Kamal menegaskan pengembangan fungsi masjid ditujukan untuk menghadirkan solusi bagi kebutuhan masyarakat akar rumput.
“Ini tentu bagian daripada pemahaman Muhammadiyah dan ideologi Muhammadiyah untuk bekerja sama seluas-luasnya. Termasuk dengan pemerintah dalam menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat kita,” katanya.
Kolaborasi akan diarahkan pada penguatan ekonomi komunitas, kelembagaan dan kapasitas usaha, serta akses pembiayaan melalui koordinasi dengan lembaga keuangan dan pemangku kepentingan terkait.
