JAKARTA — Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menerima kunjungan delegasi Special Procedures Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Rabu (2/9) di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta.
Pertemuan membahas isu hak asasi manusia (HAM) dalam penanganan terorisme di Indonesia, termasuk pendekatan melalui pendidikan, moderasi, dan pemberdayaan masyarakat.
Delegasi diterima Ketua PP Muhammadiyah Syafiq A. Mughni, Sekretaris PP Muhammadiyah Muhammad Izzul Muslimin, Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah Ridho Al-Hamdi beserta jajaran, serta Ketua Majelis Hukum dan HAM (MHH) PP Muhammadiyah Trisno Raharjo beserta jajaran.
Syafiq A. Mughni menyambut baik kunjungan tersebut. Menurutnya, pertemuan dengan utusan PBB menjadi ruang bertukar pengalaman dan perspektif mengenai penanganan terorisme. Ia menekankan pentingnya melihat persoalan terorisme secara adil dan objektif agar penanganannya tidak melahirkan stigma terhadap umat atau agama tertentu.
Karena itu, pendekatan keamanan perlu berjalan beriringan dengan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap HAM. Pengalaman dalam pertemuan tersebut diharapkan dapat menjadi masukan bagi penanganan terorisme di Indonesia.
Ketua LHKP PP Muhammadiyah Ridho Al-Hamdi mengatakan, delegasi ingin mengetahui perspektif Muhammadiyah mengenai konteks terorisme di Indonesia. Muhammadiyah dinilai memiliki sumber daya dan jaringan yang luas sehingga menarik untuk melihat keterlibatannya dalam merespons isu tersebut.
“Mereka datang ke Muhammadiyah karena Muhammadiyah merupakan organisasi yang cukup besar dengan sumber daya yang besar,” kata Ridho.
Ridho menegaskan Muhammadiyah tidak membenarkan segala bentuk tindakan terorisme. Namun, penanganannya perlu dilakukan melalui pendekatan yang mendidik dan tidak semata-mata bersifat keamanan.
“Kita tentu tidak membenarkan aksi terorisme. Kita melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui pendidikan, bukan pendekatan militer. Kita punya sekolah dan perguruan tinggi,” ujarnya.
Menurutnya, jaringan sekolah dan perguruan tinggi Muhammadiyah dapat menjadi instrumen dalam membangun masyarakat yang moderat dan memiliki pemahaman keagamaan yang lebih terbuka.
Pertemuan juga membahas perlindungan HAM dalam penanganan kasus terorisme, termasuk kemungkinan warga negara terdampak akibat proses penanganan perkara. Ridho menyebut delegasi menaruh perhatian pada kemungkinan terjadinya salah sasaran dalam kasus tertentu.
“Mereka tertarik untuk melihat mengapa dalam kasus tertentu bisa muncul persoalan salah sasaran. Ini juga menjadi perhatian dalam kaitannya dengan penanganan kasus terorisme dan perlindungan hak asasi manusia,” ungkapnya.
Ke depan, komunikasi kedua pihak terbuka untuk dilanjutkan, terutama dalam pertukaran pandangan mengenai HAM dan penanganan terorisme. Pertemuan tersebut diharapkan memperkuat pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada keamanan, tetapi juga pendidikan, moderasi, keadilan, dan penghormatan terhadap HAM.
