YOGYAKARTA – Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik, M. Busyro Muqoddas, menekankan pentingnya menjaga martabat Muktamar melalui proses pemilihan pemimpin yang bersih, berintegritas, dan bebas dari praktik politik uang.
Pesan ini disampaikan saat membuka Sidang Pra Muktamar ke-15 Nasyiatul Aisyiyah secara daring pada Sabtu (11/7/2026), yang dipusatkan di Kantor PP Nasyiatul Aisyiyah, Yogyakarta, serta diikuti secara virtual dari berbagai penjuru Indonesia.
Busyro mengingatkan bahwa forum Muktamar adalah momentum untuk mempertegas komitmen kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Ia mengutip hadis Nabi, kullukum ra’in wa kullukum mas’ulun ‘an ra’iyyatihi, sebagai landasan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah yang diembannya.
“Sidang Pra Muktamar dan Muktamar insyaallah selalu menyadarkan kita semuanya untuk bersikap istiqamah, konsisten dengan segala konsekuensinya dalam mengemban misi kepemimpinan,” ujarnya.
Mantan Ketua KPK ini juga mengaitkan proses regenerasi kepemimpinan organisasi dengan kondisi demokrasi nasional yang dinilainya masih memprihatinkan. Ia menyoroti bahwa praktik suap dan politik uang dalam pemilu maupun pilkada masih menggerogoti kualitas kepemimpinan yang dihasilkan.
“Sudah berkali-kali kita menyelenggarakan pemilu secara demokratis, tetapi prosesnya masih ditandai praktik suap dan money politic. Akibatnya, yang terpilih belum tentu orang yang sesuai dengan amanat Nabi, melainkan mereka yang diuntungkan oleh praktik politik uang,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa penelitian Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah menunjukkan dampak nyata dari kondisi tersebut, yakni lahirnya birokrasi yang tidak dibangun berdasarkan prinsip meritokrasi dan the right man on the right place.
Busyro berharap Muktamar Nasyiatul Aisyiyah dapat menjadi contoh demokrasi yang bermartabat, di mana pemimpin dipilih berdasarkan kualitas, integritas, dan kapasitas, bukan karena kedekatan maupun transaksi.
“Ini harus menjadi agenda bersama, agar kita mampu melahirkan kepemimpinan yang amanah, profesional, dan benar-benar berpihak pada kemajuan Persyarikatan serta kemaslahatan bangsa,” pungkasnya.
